akuntabilitas dalam pengawasan di sekolah

1. Pengertian Akuntabilitas dalam Pengawasan di sekolah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Jadi, kalau disimpulkan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholders (Kande,2010).

2. Akuntabilitor dalam Pengawasan di Sekolah

Menurut Afonso (2008) di dalam menjalankan akuntabilitas, para akuntabilitor harus bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Para akuntabilitor itu meliputi:

1. Pemerintah (eksekutif dan legislatif) sebagai penentu kebijaksanaan dan sebagai

2. Pembina

3. Pemilik dan pengelola perguruan tinggi

4. Lembaga akreditasi

5. Masyarakat

3. Tujuan dan Peran Akuntabilitas dalam Pengawasan di Sekolah

Menurut Slamet (2001:6) menyatakan bahwa tujuan utama akuntabilitas dalam pengawasan pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Selain itu, tujuan lain dari akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Sedangkan peran akuntabilitas yaitu harus ditujukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik ketimbang untuk memenuhi standar minimum, Akuntabilitas harus dilakukan atas dasar kebanggaan bukan ketakutan

4. Tipe-Tipe Akuntabilitas dalam Pengawasan di Sekolah

Terdapat dua tipe akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas eksternal dan akuntabilitas internal. Keduanya memiliki ciri yang berbeda, ini disebabkan oleh karena titik tolak kedunya berbeda. Akuntabilitas eksternal didasarkan manajemen hirarkis, sedangkan akuntabilitas internal didasarkan pada tanggung jawab profesional, dengan melekat sebuah konsep agen moral.

Oleh karena pendasaran kedua jenis akuntabilitas ini berbeda, maka hal-hal yang diperlihatkanpun berbeda. Misalnya, akuntabilitas eksternal memiliki kepercayaan yang rendah, sedangkan pada akuntabilitas internal justru sebaliknya memiliki kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya dari segi tanggung jawab, pada akuntabilitas eksternal terdapat kontrol yang hirarkis, sedangkan pada akuntabilitas internal tanggung jawab professional didelegasikan. Dari segi pelaksanaan tugas, pada akuntabilitas eksternal terikat pada kontrak, sedangkan akuntabilitas internal menekankan pada komitmen, loyalitas, rasa memiliki, dan kecakapan. Akuntabilitas eksternal memperlihatkan proses formal dalam pelaporan dan perekaman untuk manajamen hirarkhis, sedangkan dalam akuntabilitas internal akuntabel banyak konstituen. Dalam akuntabilitas eksternal kurang mengutamakan peran moral, ketimbang etika kebiasan, dan etika struktur.

Sedangkan jenis akuntabilitas internal peran moral tinggi sehingga pertimbangannya matang dan memiliki kebebasan untuk bertindak.
Kedua jenis akuntabilitas di atas memiliki pendasaran yang sangat berbeda. Kalau akuntabilitas eksternal pengaruh faktor luar sangat besar, di sisi lain faktor dalam sangat lemah. Sebaliknya pada akuntabilitas internal faktor dari dalam diri lebih kuat ketimbang faktor luar. Kekuatannya terletak pada motivasi dan komitmen individu untuk melaksanakan akuntabilitas organisasi.

5. Cakupan Akuntabilitas di Sekolah

Menurut Tadjudin (2008) bahwa cakupan akuntabilitas pengawasan di sekolah meliputi:

1. Kepemimpinan

1. Integritas

2. Sistem nilai yang tinggi

3. Meritokrasi

4. Memuaskan pelanggan

5. Akuntabilitas

6. Keterbukaan

2. Rencana strategik

1. Pengembangan strategik

2. Optimasi penggunaan sumber daya

3. Pengembangan sdm

4. Rencana pengembangan mutu

5. Pengembangan jejaring dengan dunia usaha dan industri

3. Relevansi dengan kebutuhan pelanggan

1. Asesmen kebutuhan dan harapan mahasiswa sekarang dan di masa akan datang

2. Asesmen kebutuhan dan harapan pelanggan sekarang dan di masa akan datang

3. Upaya mendekati kebutuhan dan harapan mahasiswa dengan kebutuhan dan harapan pelanggan

4. Standar pendidikan

1. Standar yang digunakan diumumkan kepada masyarakat

2. Standar disusun untuk tiap jenjang pendidikan

3. Telaah pakar (peer review) dan akreditasi secara berkala terhadap standar yang digunakan

4. Hasil benchmarking

5. Proses pembelajaran

1. Rancangan pembelajaran

2. Kegiatan belajar mengajar

3. Sarana pendukung pembelajaran

6. Sistem informasi dan cara analisis

1. Pengumpulan dan pengolahan informasi/data baik dari dalam maupun dari luar

2. Analisis kinerja berbagai program yang ada dan dibandingkan dengan lembaga sejenis lain (benchmarking)

7. Pengembangan sumberdaya manusia

1. Sistem kerja dan remunerasi

2. Program pengembangan sdm

3. Kesejahteraan dan kepuasan staf

8. Hasil pembelajaran

1. Efisiensi dan produktivitas

2. Kinerja mahasiswa

3. Kepuasan mahasiswa dan pelanggan

6. Upaya–Upaya Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengawasan di Sekolah

Bagaimanapun juga pengelolaan MBS mensyaratkan akuntabilitas yang tinggi, oleh karena itu perlu ada upaya nyata sekolah untuk mewujudkannya. Menurut Slamet (2001:6-7) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.

4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.

5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders diakhir tahun.

6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.

8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Jalal & Supriadi (2001) menyatakan bahwa upaya untuk mencapai akuntabilitas institusi memerlukan kurikulum yang relevan yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen yang tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang mamadai, dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan yang bersangkutan.

7. System Pengawasan Akuntabilitas di Sekolah

Dalam menjalankan pengawasan kita bisa menggunakan sistem. Dalam sistem ini kita dapat menggunakan berbagai fasilitas yang ada misal:

1. SMS Corporate sebagai media perantara untuk menyampaikan aspirasi, keluhan jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan.

2. atau dengan Via ONLINE (internet) yaitu dengan menulis berbagai keluhan dalam portal ini.

kemudian semua keluhan dan aspirasi akan di sampaikan kepada pihak yang berwenang seperti KOMITE Sekolah atau Dinas Pendidikan, KPK jika Ada tidakan korupsi. setelah itu Komite dan Dinas pendidikan yang akan menindak lanjutinya.

Keterbukaan atau transparansi akuntabilitas pengawasan pendidikan. Berarti memberikan akses/jalan kepada pihak luar untuk mengetahaui bagaimana sekolah menggunakan kepercayaan yang diberikan publik. Keterbukaan, diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antarpemangku kepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Ini berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran dan kebermanfaatan sebuah kegiatan atau keputusan kepada pemangku kepentingan (Kande, 2008).

8. Faktor-Faktor dalam Akuntabilitas

1. Faktor Penghambat Akuntabilitas Disekolah

seorang pakar kebijakan pendidikan dalam Olssen (dalam Alfonso,2008) menyatakan bahwa dalam perspektif global, akuntabilitas dipengaruhi oleh kecenderungan manusia yang mengutamakan kebebasan. Kebebasan yang muncul secara baru (neoliberalisme) ikut mempengaruhi ketahanan moral orang dalam melaksanakan akuntabilitas.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabitas Disekolah

faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan, tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas. Kalau ditelisik lebih jauh faktor orang sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari masyarakat dengan budaya tertentu.

Beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.

2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraanpendidikan di sekolah.

3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Ketiga Indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaiamana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

9. Pelaksanaan Akuntabilitas di Sekolah

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka pengelolan manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat yang adalah pemberi mandat pendidikan. Oleh karena manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat, maka penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tiada lain agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan prinsip ini mereka terus memacu produktifitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat. Sekolah dan orang tua siswa. Antara sekolah dan instansi di atasnya (Dinas pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah. Antar kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru.

Pengelola sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan MBS kepada masyarakat. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Mengapa, karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pengajar.

Tujuan utama akuntabilitas dalam pengawasan pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik (Jalal,2001).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tujuan utama akuntabilitas dalam pengawasan pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Terdapat dua tipe akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas eksternal dan akuntabilitas internal. Keduanya memiliki ciri yang berbeda, ini disebabkan oleh karena titik tolak kedunya berbeda. Akuntabilitas eksternal didasarkan manajemen hirarkis, sedangkan akuntabilitas internal didasarkan pada tanggung jawab profesional, dengan melekat sebuah konsep agen moral.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tiada lain agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan prinsip ini mereka terus memacu produktifitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

Afonso, Almerindo Janela . 2009. Evaluation policies and accountability in education. Evaluasi Kebijakan dan Akuntabilitas dalam Pendidikan. Subsidies for an Ibero-American debate . Sísifo . Educational Sciences Journal , 9, pp. Subsidi untuk debat Ibero-Amerika. Sísifo. Educational Sciences Journal, 9, hal. 57-70. 57-70, (online), ( Retrieved [month, year] from http://sisifo.fpce.ul.pthttp://sisifo.fpce.ul.pt, diakses 2 Maret 2010)

Jalal, F. & Supriadi, D. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: AdiCita

Kande, F. 2008. Akuntabilitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah, (Online), (http://akuntabilitas-dalam-manajemen-berbasis-sekolah.html, diakses 2 Maret 2010)

Slamet, P. 2005. Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.

Tadjudin, M. K. 2008. Akuntabilitas untuk Hasil yang Lebih Baik dalam Pendidikan Tinggi, (online), (http://akuntabilitas+untuk+hasil+yang+lebih+baik+dalam+pendidikan+ tinggi.html, diakses 5 Maret 2010)